Surat laporan itu teregister dengan nomor STTPL/B/344/IX/2024/SPKT/POLRES TAPANULI TENGAH/POLDA SUMATRA UTARA tanggal 9 September 2024.
"Surat dari pihak ketua (PDIP Tapteng) yang dibekukan ada masuk ke KPU tanggal 3 September. Tanggal 6 ini dikasih tahu oleh pihak KPU Tapteng kepada Ronal bahwa ada surat yang masuk tanda tangan kalian," kata kuasa hukum Ronal, M Yusuf Pardamean Nasution, dilansir detikSumut, Rabu (11/9).
Yusuf menjelaskan ada dua rangkap surat yang masuk ke KPU atas nama PDIP Tapteng dengan nomor yang sama. Perbedaannya, satu rangkap ditandatangani Ketua dan Sekretaris PDIP Tapteng yang dibekukan yaitu Horas dan Ronal, lalu satu rangkap lainnya ditandatangani Plt Ketua dan Sekretaris yang baru ditunjuk.
"Isinya dan maksud tujuan surat itu sama, tapi yang menandatangani beda. Ada Ketua dan Sekretaris yang lama, ada yang setelah dibekukan," ucapnya.
Setelah mendapatkan informasi itu, pihak Ronal pun mendatangi KPU untuk melihat surat tersebut. Usai melihat surat, Ronal memastikan bahwa tanda tangannya sudah dipalsukan.
"Ternyata tidak pernah kami buat dan kami tanda tangani. Itu lah yang dinyatakan mereka," ucap Yusuf.
Kemudian, pihak Ronal langsung menyurati KPU dan Bawaslu untuk menginformasikan soal pemalsuan tanda tangan tersebut. Surat yang dipalsukan itu mengenai permohonan pembukaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) hingga pemberitahuan pendaftaran pasangan Masinton dan Mahmud.
Pihak Ronal kemudian melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Tapteng. Selain itu, mereka juga membuat laporan ke polisi.
"Setelah pemberitahuan ke KPU dan Bawaslu, kita ke Polres. Dan malamnya secara resmi kita laporkan ke Bawaslu," ujar Yusuf.(cnnindonesia.com)
http://dlvr.it/TD72ND