"Kalau ada yang mengatasnamakan calon atau pihak-pihak tertentu jangan percaya. Itu hanya dimanfaatkan, bansos Anda atau hak Anda untuk kepentingan orang orang tertentu. Mari kita awasi," kata Cak Imin saat kampanye terbuka di Buleleng, Bali, Jumat (26/1/2024).
"Jangan lupa, siapa yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan (politik), kualat. Ngerti kualat nggak?" imbuhnya.
Cak Imin menjelaskan bansos merupakan hak rakyat. Oleh karenanya, ia meminta penyaluran bansos harus tepat sasaran.
"Sekali lagi bansos ini uang rakyat harus diberikan kepada yang berhak, yaitu rakyat," kata Cak Imin.
Ketua Umum PKB itu juga bercerita tentang politik uang menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia mengaku sangat malu ketika ada saudaranya di Jawa Timur yang menanyakan uang ketika diajak untuk mendukung paket Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN).
"Kebetulan (saudara) gus di Jawa Timur. Saya ajak berjuang untuk perubahan jawabannya ada onok pesehnya nggak? Jawabannya ada duitnya nggak?" tutur Cak Imin.
"Saya jawab perjuangan ini lebih besar dari sekadar recehan uang. Saya jawab perjuangan ini mengubah nasib rakyatnya," imbuhnya.
Menurut Cak Imin, calon yang mengeluarkan banyak uang saat pemilu cenderung akan berusaha untuk mengembalikan modalnya saat menjabat. Ia lantas memuji warga Buleleng yang antusias datang untuk mendukungnya saat kampanye terbuka tersebut.
Indopol Ungkap Warga Panik Bansos Disetop
Dilansir dari detikNews, Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistyanto mengungkap permasalahan teknis yang dihadapinya hingga tidak bisa merilis survei terkait elektabilitas capres-cawapres periode 8-15 Januari 2024. Survei itu seharusnya menyasar 1.240 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Ratno menyebut rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT, dan RW hingga warga. Menurutnya, warga panik lantaran tidak ingin survei tersebut menjadi persoalan politik yang berimbas pada bantuan dari pemerintah.
"Jawabannya adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Seperti desa tetangga yang pada saat pilkada itu dicabut," ungkap Retno dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/1/2024).
Dia pun mengaku baru kali ini mendapati kejadian seperti ini. Sebab, pada survei yang dilaksanakan sebelum-sebelumnya selalu lancar.
Ia lantas menyebutkan sejumlah petugas survei ditolak oleh pihak kelurahan. Berdasarkan temuan di lapangan, penolakan terhadap petugas survei itu terjadi di wilayah Jawa Timur, meliputi Surabaya, Malang, Blitar, hingga Banyuwangi.
"Dengan alasan tidak memberikan stempel di lembar acak KK, dengan alasan sudah mendekati pemilu agar wilayahnya tidak terpetakan. Terpetakan apa? Ini kaitannya hampir seluruhnya mengatakan takut ada imbas pada bansos," imbuhnya.(detik.com)
http://dlvr.it/T1yxsq