Bocor Rekaman Diduga Pejabat di Batubara Untuk Pemenangan Prabowo Gibran

PORTAL MEDAN. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mendorong dilakukan tes kebohongan terkait rekaman pembicaraan diduga para pejabat di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara yang diduga memberikan arahan untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.

"Tes kebohongan aja. Kemudian baru dibuktikan," ujar Hasto saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/1).

Menurut Hasto, berbagai bentuk perlawanan termasuk membocorkan intimidasi dari para pejabat itu sebenarnya sebagai suatu signal dari rakyat bahwa berbagai intimidasi tidak akan efektif atau tidak akan mampu menghalangi pemimpin yang tumbuh dari bawah.

Rekaman pembicaraan para pejabat tersebut viral di media sosial. Video percakapan itu diunggah oleh akun @nasionalcorruption di media sosial TikTok, Minggu (14/1).

"Bocor, rekaman perbincangan antara Dandim Bupati, Kapolres dan Kajari di Batubara," tulis akun tersebut.

Dalam rekaman terdengar perbincangan beberapa orang yang tengah membahas persiapan Pilpres 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang.

"Ya tambah tambahkan lah, untuk kepala desa ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Judul yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada alasan apapun menangkan 02 di desa masing masing," kata suara dalam video itu.

Selain itu, terdengar juga pihak tersebut memberikan arahan untuk menggunakan dana desa sebesar Rp100 ribu untuk kepentingan Pilpres 2024.

"Terkait masalah peluru itu masih diupayakan dengan izin supaya sebelum pilpres keluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ dari dana desa itu," urainya.

Penggunaan dana desa juga digunakan untuk keperluan operasional pejabat di daerah itu saat Pilpres.

"50.000 dikirim ke sana untuk mereka pergunakan penggunaan apalah. Itu ada penggunaannya nanti Pj di situ. Kapolres di situ. Penggunaan untuk pilpres operasionalnya operasional mereka," kata dia.

Pihak yang memberikan arahan dalam percakapan itu juga menambahkan tidak akan ada pemeriksaan terkait Pilpres 2024 asalkan komitmen memenangkan pasangan capres-cawapres sesuai rencana.

"Dan ini mudah mudahan tidak ada pemeriksaan terkait 2024. Karena itu sudah komitmen tadi. Tidak ada pemeriksaan tapi dengan catatan ya kita pun harus komitmen juga lah. Jangan nanti macam tahun tahun kemarin. Siram siram katanya. Siram 10 masuk 40. Kalah juga kalah ya tak disiram," jelasnya.

Ketua Bawaslu Sumut M. Aswin Diapari Lubis mengaku telah mendengar kabar viral itu. Ia juga sudah memerintahkan jajaran Bawaslu Batubara untuk melakukan penelusuran awal.

"Kita dapat informasi soal itu. Ini sudah saya perintahkan jajaran Bawaslu Batubara segera melakukan penelusuran awal atas informasi itu," kata Aswin saat dikonfirmasi CNN Indonesia.

Aswin menyebut saat ini masih menunggu hasil laporan dari Bawaslu Batubara. Ia menerangkan hasil penelusuran dari Bawaslu akan dikaji kembali.

"Saya sampaikan ke Bawaslu Batubara agar membuat laporan hasil pengawasan terkait hal itu dan lakukan penelusuran dan kajian. Perkembangan selanjutnya kami juga sedang menunggu," kata Aswin.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan suara dalam video viral itu bukan suara dari Kapolres Batubara maupun Forkompinda.

"Suara-suara itu bukan suara Kapolres atau Forkopimda. Nanti jam 1 kapolres, dandim, kajari akan prescon menjelaskan," imbuhnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yos A Tarigan memastikan bahwa video itu hoaks.

"Postingan di medsos itu dipastikan hoaks. Pimpinan sudah mengklarifikasi hal itu ke pak Kajari (Batubara Amru Siregar). Yang bersangkutan mengatakan, tidak tahu menahu tentang rekaman percakapan tersebut," ungkapnya.

Yos A Tarigan menambahkan, Jaksa Agung secara tegas memerintahkan agar Kejati Sumut untuk melakukan klarifikasi atas kejadian dimaksud dan sudah dilakukan.

"Pak JA (Jaksa Agung) juga menyarankan untuk dilakukan klarifikasi dengan media, melaporkan kasusnya ke Bawaslu setempat dan pihak yang berwajib sehingga tidak berkembang menjadi fitnah di tengah situasi politik saat ini," urainya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Nugraha R Gumilar juga membantah rekaman tersebut. 

Nugraha menegaskan Forkopimda Batubara tidak pernah menyampaikan ucapan sebagaimana rekaman percakapan yang bocor dan beredar di media sosial tersebut.

"Forkopimda Batubara tidak pernah menyampaikan sebagaimana percakapan yang viral di media sosial. Rekaman percakapan tersebut juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya," kata Nugraha kepada CNNIndonesia.com.(cnnindonesia.com)


http://dlvr.it/T1NGsR
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak