PORTAL MEDAN.
Mendapat banyak kritikan, pemerintah Kota Lampung kini tengah menjadi sorotan berkat konten viral dari Bima Tiktoker. Bukannya berbenah dan memperbaiki diri, para pejabat di Lampung justru semakin jadi bulan-bulanan massa karena melakukan tindakan represif kepada keluarga Bima dengan memberikan ancaman.
Berita viral ini lantas dikomentari oleh Giring Ganesha, kader Partai PSI yang berpesan kepada pemerintah Lampung agar tidak baper saat diberi kritikan.
Lantas, Gibran Rakabuming tampak menimpali cuitan Giring ini dengan menantangnya untuk datang ke Lampung.
Pada (15/4/2023), Giring Ganesha mengunggah sebuah video yang mengkritik aksi abuse of power pemerintah Kota Lampung kepada Bima dan keluarganya.
Giring meminta agar para pejabat di Lampung mencontoh dirinya yang sering dihina dan dikritik sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSI.
“Gua bertahun-tahun tahu rasanya dihina, dikritik, difitnah, tapi nggak pernah sekalipun gua mengancam balik bahkan sampai bawa ke proses hukum.” ujarnya.
Gibran kemudian menuliskan sebuah cuitan tanggapan terhadap unggahan Ketum PSI tersebut.
“Samperin ke lampung dong” cuit Walikota Solo tersebut.
Sontak saja cuitan anak pertama Presiden Jokowi itu mengundang berbagai reaksi dari netizen, yang menganggapnya kocak dan sekedar guyonan semata.
“Kompoorrr teroosss” komentar Coach Justin.
“Vote gibran jadi vokalis nidji” komentar seorang netizen.
“Psi eklusip di jkt, belum buka cabang dilampung bang” komentar seorang netizen.
reaksi Mahfud MD
Tiktoker asal Lampung, Bima Yudho Saputro, mengaku keluarganya mendapatkan intimidasi usai dirinya mengkritik kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung. Tak hanya itu, kritik tersebut juga berbuah laporan polisi terhadap dirinya di Polda Lampung.
Menyoroti hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, mengatakan Bima memiliki hak konstitusional untuk mengkritik pembangunan hingga infrastruktur di Lampung.
"Bima ini punya hak konstitusional untuk menyampaikan hal itu, apalagi demi perbaikan," kata Mahfud seperti dikutip dari tayangan YouTube R66 Newlitics, Minggu, 16 April 2023.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, kritikan Bima itu seharusnya bisa diserap dengan baik oleh pejabat dan kepala daerah di wilayah tersebut
. "Bupati (Lampung) itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk ikut itu, karena itu hanya kritik bukan laporan ke aparat penegak hukum. Tapi, dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin," jelasnya. Cek Kebanaran Intimidasi ke Ortu Bima
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan pihaknya akan mengecek kebenaran informasi yang menyebut ada aparat penegak hukum (APH) mengintimidasi orangtua Bima usai ramai kritikannya soal infrastruktur di wilayah tersebut.
"Tentu saya akan komunikasi kalau sampai ada APH menekan. Nanti Senin saya baru bisa melakukan pendalaman, tentu saya tidak boleh diam jika APH ikut-ikutan soal itu," tandas Mahfud. ***
http://dlvr.it/SmcmfB
