"Sebagai contoh misalnya beberapa adc itu mereka diambil handphone-nya tanggal 10, kira-kira jam 1 pagi mereka dikasih handphone baru," kata Taufan dalam RDP di Komisi III DPR, Senin (22/8/2022). Penggantian handphone baru juga dilakukan terhadap tersangka Bharada E atau Richard Eliezer pada tanggal 19 Juli oleh Mako Brimob. Tetapi ponsel milik Eliezer yang digunakan pada pasca kejadian pembunuhan Yosua, diakui Taufan sudah ditemukan.
"HP yang antara 10 sampai 19 itu ditemukan pak. Ada upaya-upaya membangun skenario, misalnya yang jawaban-jawaban sebagai bawahan kepada atasan 'siap komandan' itu misalnya itu sangat kentara di situ," katanya.
Tetapi ponsel yang digunakan pada hari H kejadian, di tanggal 8 Juli atau sebelum tanggal 10 Juli, belum ditemukan.
"Termasuk pada hari H itu, itu sampai sekarang belum ditemukan. Jadi mungkin ini bisa juga nanti pada pertemuan dengan Kapolri dan Mabes Polri bisa ditanyakan, apakah itu sudah didapatkan karena itu sangat penting saya kira untuk mendukung," tutur Taufan.
Sementara itu, penghilangan ponsel milik Yosua juga dilakukan. Bukan cuma penghilangan, ponsel milik Yosua juga diganti dengan jenis berbeda. Sedangkan ponsel asli milik Yosua sampai saat ini belum ditemukan.
"Dari keterangan yang kami peroleh, di Jambi HP-nya Yosua tidak model kayak begini. HP-nya Yosua itu ada Samsung, terus ada HP China, ini gak modelnyae enggak seperti ini," kata Anam.
"Ini HP yang seolah-olah HP-nya Yosua yang enggak bisa dibuka. Nah HP-nya Yosua ke mana? Terutama yang Samsung 8 itu, sampai detik ini juga kami enggak tahu," sambung Anam.
Komnas HAM berkeyakinan bahwa memang ada penghalangan proses hukum atau obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J atau Yosua Hutabarat di Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Keyakinan itu muncul usai Komnas HAM mendapatkan bukti rekam jejak digital soal perintah penghilangan barang bukti pembunuhan berencana terhadap Yosua.
"Komunikasi HP dengan HP dan lain sebagainya, kami juga mendapatkan salah satunya yang juga penting adalah perintah untuk terkait barang bukti. Nah itu supaya dihilangkan gitu ya, dihilangkan jejaknya itu juga ada," kata Komisioner Komnas HAM Chairul Anam di RDP Komisi III, Senin.
Dengan temuan rekam jejak digital itu, Komnas HAM memperkuat keyakinan atas dugaan obstruction of justice.
"Jadi jejak digital itu kami mendapatkan itu. Itulah kami meyakini walaupun ini belum kami simpulkan, meyakini adanya obstruction of justice. Jadi ya menghalangi, merekayasa, membuat cerita dan sebagainya," kata Anam.
Kekinian dengan ditemukannya rekam jejak digital, aral yang sempat menghambat proses hukum mulai mereda.
"Ketika kita mendapatkan berbagai rekam jejak digital itu, itu memudahkan kita semua sebenarnya untuk mulai membangun kembali fakta-fakta dan terangnya peristiwa," ujar Anam. suara.com