AGEMAKS ONLINE. Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti membantah kebenaran big data Menko Marves Luhut Pandjaitan yang menyatakan 110 juta publik setuju menunda Pemilu 2024. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, La Nyalla mengaku menentang wacana tiga periode bagi Presiden Jokowi karena melawan konstitusi. “Prinsip saya itu adalah menegakkan kebenaran, amal ma’ruf nahi munkar. Kita tahulah bahwa konstitusi kita itu selalu mengatakan dua periode. Kalau dua periode tetap kita bersikukuh kita di dua periode,” kata La Nyalla seperti terekam dalam Youtube Refly Harun, Selasa 5 April 2022. Luhut kini makin tersudutkan setelah banyak penolakan dan tantangan untuk membuka big data–nya. Kekinian, La Nyalla menuding Luhut berbohong karena telah mengada-ada soal hasil big data tersebut. Bahkan La Nyalla punya big data tandingan yang hasilnya tidak sama dengan Luhut. “Seperti yang disampaikan Pak Luhut bahwa ini masyarakat ada 110 juta minta tiga periode, minta perpanjangan menurut big data-nya beliau akhirnya membuat saya terusik, karena saya punya big data juga,” ungkap senat asal Jawa Timur itu. “Kita periksa begitu saya lihat dia (Luhut) podcast di salah satu tempat, kemudian saya lihat, lo, kok Pak Luhut kok bisa 110 juta? Saya begitu selesai dengerin itu, saya kumpulkan teman-teman. Kita lihat di big data kita, pagi-pagi jam setengah enam itu sudah ketemu bahwa apa yang disampaikan Pak Luhut itu nggak benar,” lanjut dia. Dari hasil big data bikinan La Nyalla dan timnya justru rata-rata berbicara masalah minyak goreng. Jadi katanya, yang berbicara soal penundaan Pemilu 2024 itu sama sekali tidak ada. “Ya, itu (big data Luhut) berita bohong itu. Itu bahaya itu kalau ada yang jeli itu bisa masuk dilaporkan ke polisi itu. Laporkan ke polisi,” tandas mantan Ketua PSSI itu. Sebelumnya memang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menolak membuka big data-nya walaupun ia memastikan kebenarannya. “Ya pasti adalah, masak bohong? Ya janganlah, buat apa dibuka?” ucap Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, seperti ditulis CNN Indonesia, Selasa, 15 Maret 2022. Menurut klaim Luhut, masyarakat saat ini sedang resah dan ingin kedamaian sehingga tidak menyetujui penyelenggaraan Pemilu 2024 yang memakan anggaran banyak, padahal masih dalam masa Covid-19. “Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan sudah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar, boleh enggak benar,” kata Luhut. terkini.id
http://dlvr.it/SN95vp
