"Kami sudah ajukan gugatan ke PN Lembata pada Selasa (18/1) dengan Nomor Registrasi Perkara 2/Pdt.G /2021/PN. Lbt. Sidang perdana dijadwalkan pada 8 Pebruari 2022," kata kuasa hukum Gabriel Raring, Bertolomeus Take, di Lembata, Kamis (20/1) Menurut Berto, tindakan DPP PDI Perjuangan yang memecat Gabriel Raring adalah perbuatan melawan hukum dan tidak berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia.
"Pada prinsipnya, pemberhentian yang dilakukan oleh DPP Partai PDI Perjuangan tidak memiliki landasan hukum. Karena DPP PDI Perjuangan memberhentikan Gabriel Raring berdasarkan Surat DPC PDIP Kabupaten Lembata Nomor 034/IN/DPCLBT/XI/2021, tanggal 27 November 2021 perihal Usulan Pemecatan yang ditandatangan G. Fransiskus dan Yeremias Huraq, selaku Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lembata," dalih dia. Menurut Berto, berdasarkan AD/ART maupun Peraturan PDI Perjuangan No: 7 Tahun 2019, ada proses yang wajib dilaksanakan sebelum usulan pemecatan kliennya.
"Di DPC ada Badan Kehormatan Partai yang bertugas menegakan kode etik dan disiplin partai, serta ada tata cara yang diatur dalam Peraturan PDI Perjuangan No: 7 Tahun 2019, khususnya mengatur Kode Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Berto. Bahkan, lanjut dia, lebih tidak relevan usulan pemecatan yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lembata, melampirkan kronologis kejadian Perzinahan tanpa menghadirkan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.
"ini kan Lucu?, lantas kronologis yang dilampirkan dalam usulan pemecatan bersumber dari siapa? Apakah DPC mengarang," kata Berto. Kronologis perzinahan yang dibuat oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lembata sedang dia pelajari. Jika terdapat unsur pidana dalam kronologis tersebut, dia akan membuat laporan Polisi ke Polres Lembata terhadap Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lembata.
"Pelaporan yang dilakukan ini bukan dimaksudkan untuk menghukum orang. Tapi lebih pada ingin memberi pelajaran politik dan hukum kepada rakyat, bahwa penting kita menjunjung tinggi hukum dengan tidak mudah memfitnah, mencemarkan nama baik, melakukan perbuatan tidak menyenangkan serta menyalahgunakan kuasa dan wewenang, yang dapat berakibat merugikan hak seseorang," dalihnya. Sebelumnya, Gabriel Pole Raring dipecat dari keanggotaan partai oleh DPP PDIP karena diadukan oleh DW, suami dari AP. Sebab, anggota DPRD ini dipergoki DW suami dari AP sedang berduaan di kamar mandi milik DW pada malam hari. (OL-13) mediaindonesia.com